METRO – Ketua DPD Ormas PETIR (Pasukan Elit Inti Rakyat) Kota Metro, Bayu Hendrix Fulama,S.H menyoroti serius persoalan komunikasi yang sulit terjalin antara sejumlah rekanan kontraktor dengan Kepala Dinas PUTR Kota Metro. Ia menilai kondisi ini berpotensi membuat progres pembangunan Kota Metro tidak berjalan optimal dan menjauh dari kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bayu, komunikasi dan koordinasi dengan pihak kontraktor tidak seharusnya dihindari oleh Kadis PUTR Metro. Sebaliknya, hal itu menjadi wujud profesionalisme birokrasi dan sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepala dinas. Ia menegaskan, krisis kepercayaan publik yang muncul justru menimbulkan kesan bahwa dinas tidak profesional dan kurang transparan dalam menjalankan proyek pembangunan.
“Kondisi komunikasi yang tersendat antara rekanan kontraktor dan Kepala Dinas PUTR Kota Metro menandakan adanya persoalan serius dalam tata kelola pembangunan. Kadis yang seharusnya menjadi pusat kendali koordinasi justru terkesan tidak memahami substansi teknis pekerjaan konstruksi dan menghindar dari tanggung jawab strategisnya,” ujar Bayu, Kamis (13/11/2025).
Bayu juga mengingatkan, ketika arahan dan keputusan dari pihak dinas tidak jelas, pelaksana di lapangan menjadi bingung, progres pembangunan tersendat, dan potensi kerugian negara pun terbuka lebar. Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa jabatan strategis seperti Kepala Dinas PUTR tidak semestinya hanya diisi oleh figur administratif atau politis, melainkan oleh sosok dengan kompetensi teknis, kepemimpinan kuat, dan keberanian mengambil keputusan.
“Ketidakmampuan dalam menjalankan peran koordinatif bukan hanya mencederai prinsip profesionalisme birokrasi, tetapi juga mengancam integritas pelayanan publik di sektor infrastruktur Kota Metro. Jika dibiarkan, lemahnya kepemimpinan semacam ini akan menimbulkan rantai disfungsi — kontraktor kehilangan arah, internal birokrasi kehilangan kepercayaan, dan masyarakat kehilangan manfaat dari pembangunan yang seharusnya mereka nikmati,” jelas Bayu.
Lebih lanjut, Ketua DPD Ormas PETIR Kota Metro ini mengingatkan bahwa lemahnya koordinasi dan tanggung jawab pimpinan bisa berujung pada tanggung jawab hukum, terutama bila terdapat indikasi kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan jabatan.
“Jika setiap tanggung jawab bisa dihindari dengan diam, mungkin pasal penyalahgunaan wewenang tak pernah ditulis dalam KUHP,” pungkasnya.
