KOTA METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024 di ruang sidang utama Gedung DPRD, Senin (14/4/2025).
Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso memaparkan berbagai capaian strategis selama satu tahun terakhir, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bambang menyatakan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ ini mencerminkan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai bagian dari tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2021–2026. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro mencapai 4,88 persen pada tahun 2024, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” kata dia dalam pemaparannya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku tercatat Rp 8,48 triliun, dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebagai penyumbang pertumbuhan tertinggi. Pendapatan per kapita juga meningkat menjadi Rp 48,26 juta, naik 8,67 persen dari tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang terus membaik. Rasio Gini Kota Metro menurun menjadi 0,277, lebih baik dari provinsi maupun nasional. Tingkat pengangguran terbuka pun relatif rendah di angka 3,71 persen, lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung dan nasional,” jelasnya.
Meski mengalami kenaikan tipis dari tahun 2023, Bambang menegaskan penciptaan lapangan kerja akan tetap menjadi prioritas utama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro mencapai 80,41, naik dari 79,85 di tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori sangat tinggi.
Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 14,79 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 11,01 tahun, menjadikan Metro sebagai kota dengan pendidikan terbaik di Lampung.
“Sektor kesehatan pun menunjukkan performa positif. Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 75,43 tahun dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,76 persen, menjadikan Metro satu-satunya kota di Lampung yang meraih UHC Award Kategori Utama dari Wakil Presiden RI,” paparnya.
Pemerintah Kota Metro berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 14 tahun berturut-turut. Nilai Reformasi Birokrasi juga melonjak ke angka 76,43, melebihi target. Sementara itu, nilai SAKIP meningkat menjadi 69,16.
“Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 mencapai Rp 1,04 triliun atau 99,28 persen dari target. Di sisi belanja, Pemkot mampu mengefisiensikan anggaran dengan realisasi 96,89 persen dari total alokasi Rp 1,08 triliun,” terang Bambang.
Meski mencatat sejumlah kemajuan, Wali Kota juga menyoroti tantangan yang masih harus diatasi, seperti rendahnya persentase jalan kota dalam kondisi mantap (70,18 persen), rendahnya kenaikan jumlah penduduk yang bekerja, serta capaian investasi yang belum optimal.
“Kami akan terus mendorong investasi, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas infrastruktur demi mewujudkan Metro sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing,” tegas Bambang.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ kepada pimpinan DPRD dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat Pemkot Metro, tokoh masyarakat, serta insan pers. Evaluasi dan rekomendasi dari DPRD atas LKPJ ini akan menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan dan program pemerintah ke depan. (Advertorial)
